Jakarta, PusatHeadline – Desas-desus mengenai rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melikuidasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menyebar luas di ranah digital. Informasi ini memicu kecemasan di kalangan warga, terutama mereka yang mengandalkan kedua lembaga tersebut untuk perlindungan. Namun, investigasi mendalam mengungkap bahwa klaim tersebut tidak berbasis fakta.

Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Prabowo atau tim suksesnya yang mengindikasikan niat pembubaran. Justru, penekanan diberikan pada penguatan fungsi TNI/Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Analisis pakar politik dan keamanan menyimpulkan bahwa narasi ini sengaja dihembuskan untuk menimbulkan kekacauan dan mencoreng citra Prabowo.

Warga diimbau untuk berhati-hati terhadap informasi yang belum terverifikasi. Sumber berita terpercaya dan kredibel menjadi acuan utama dalam memperoleh informasi. Verifikasi fakta menjadi krusial dalam melawan penyebaran informasi palsu.

Upaya klarifikasi terus dilakukan oleh berbagai pihak untuk meluruskan narasi sesat ini. Tujuannya adalah menjaga ketenangan dan mencegah konflik yang dipicu oleh informasi bohong.

Penyebaran informasi keliru dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, edukasi mengenai literasi digital menjadi sangat penting.