Ketika Impor Skala Raksasa Bertemu Resistensi Politik Senayan

Deretan ratusan mobil pikap Mahindra Scorpio 4×4 terparkir rapi di Pelabuhan Tanjung Priok.
Kendaraan berstatus Completely Built Up asal India itu tiba pada pertengahan Februari.

Kedatangannya bukan sekadar pengiriman biasa.
Ratusan unit tersebut merupakan gelombang awal dari total pesanan 105.000 kendaraan.

Proyek ini digagas oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, sebuah perusahaan milik negara.
Target pengguna armada tersebut adalah jaringan Koperasi Desa Merah Putih.

Pemerintah merancang armada ini untuk distribusi hasil panen dan pupuk subsidi.
Secara dokumen, proyek tersebut diklaim mendukung ketahanan pangan nasional.

Namun, sebelum kendaraan itu bergerak ke desa-desa, perlawanan muncul dari Senayan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menarik rem darurat.

Dasco meminta seluruh unit impor tersebut ditahan di kawasan pabean.
Keputusan ini memicu konflik terbuka di lingkar kekuasaan.

Transformasi Agrinas: Dari Konsultan Konstruksi ke Mesin Ketahanan Pangan

Akar Sejarah PT Agrinas Pangan Nusantara

PT Agrinas Pangan Nusantara bukan entitas baru.
Perusahaan ini merupakan hasil transformasi PT Yodya Karya (Persero).

PT Yodya Karya berdiri sejak 1961 sebagai BUMN konsultan konstruksi.
Restrukturisasi dilakukan melalui holding Danantara.

Setelah transformasi, Agrinas diarahkan menjadi penggerak ketahanan pangan nasional.
Fokusnya bergeser ke logistik, distribusi, dan infrastruktur desa.

Joao Angelo De Sousa Mota dan Arah Baru Agrinas

Di pucuk pimpinan Agrinas, duduk Joao Angelo De Sousa Mota.
Joao bukan birokrat karier konvensional.

Ia dikenal sebagai aktivis integrasi Timor Timur ke NKRI.
Kedekatannya dengan Partai Gerindra juga tercatat secara terbuka.

Joao menjabat Ketua Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Indonesia NTT.
Posisi ini menempatkannya dekat dengan lingkar kekuasaan politik.

Pada Agustus 2025, Joao sempat mengundurkan diri secara mendadak.
Ia mengkritik birokrasi Danantara dan minimnya dukungan kepresidenan.

Enam bulan kemudian, Joao kembali memimpin Agrinas.
Kembalinya ia bertepatan dengan eksekusi proyek impor besar tersebut.

Militerisasi Proyek Kopdes Merah Putih

Kolaborasi Agrinas dan Mabes TNI

Untuk mempercepat pendirian 80.000 gerai Kopdes Merah Putih, Agrinas menggandeng Mabes TNI.
Nota kesepahaman ditandatangani antara Agrinas dan militer.

Militer dilibatkan sejak survei lahan hingga konstruksi fisik.
Mobilisasi warga juga menjadi bagian dari kerja sama tersebut.

Wakil Direktur Utama Agrinas, Trenggono, turun langsung ke lapangan.
Ia meninjau pembangunan fisik di Kabupaten Malang.

Pendekatan ini mencerminkan gaya komando yang lekat dengan kultur militer.
Eksekusi proyek berlangsung cepat dan terpusat.

Alasan Efisiensi yang Dipertanyakan DPR

Kalkulasi Penghematan Versi Agrinas

Joao menyatakan impor pikap India murni demi efisiensi anggaran.
Ia menyebut pengadaan impor menghemat APBN hingga Rp 43–46,5 triliun.

Menurutnya, pengadaan melalui e-katalog domestik dapat mencapai Rp 121 triliun.
Ia menilai opsi lokal terlalu mahal dan tidak realistis.

Joao juga menyebut pabrik dalam negeri hanya mampu merakit 70.000 unit.
Angka itu dianggap tidak mencukupi kebutuhan Kopdes.

Pernyataan Tegas dari Sufmi Dasco Ahmad

Di Kompleks Parlemen, Dasco memberikan pernyataan resmi.

“Presiden masih di luar negeri.
Saat pulang, beliau akan membahas detail impor tersebut,” ujar Dasco.

Ia menekankan pentingnya mengevaluasi kesiapan industri nasional.
Pernyataan ini menjadi sinyal politik yang kuat.

Bantahan Industri Otomotif Nasional

Data Kapasitas Produksi Versi Gaikindo

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia membantah klaim Agrinas.
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Putu Juli Ardika, menyampaikan data resmi.

Kapasitas terpasang nasional mencapai 2,5 juta unit kendaraan.
Pabrik lokal mampu memproduksi lebih dari 400.000 unit pikap per tahun.

Utilisasi pabrik saat ini masih jauh di bawah kapasitas maksimal.
Produksi tambahan dinilai tidak akan mengganggu sektor lain.

TKDN dan Rantai Pasok Dalam Negeri

Pikap rakitan lokal telah mencapai TKDN di atas 40 persen.
Artinya, produksi menghidupi industri baja dan suku cadang domestik.

Rantai pasok tier satu hingga tier tiga ikut bergerak.
Dampak ekonomi tersebar luas ke berbagai sektor.

Ancaman Multiplier Effect yang Hilang

Peringatan dari Kementerian Perindustrian

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengeluarkan peringatan tegas.
Ia menghitung dampak ekonomi produksi lokal.

Produksi 70.000 unit saja menciptakan backward linkage Rp 27 triliun.
Angka tersebut belum termasuk efek lanjutan.

Proyeksi Kerugian Versi Celios

Riset Celios di bawah ekonom Bhima Yudhistira memberikan gambaran lebih luas.
Kerugian ekonomi agregat diproyeksikan mencapai Rp 39 triliun.

Sebanyak 330.000 buruh berisiko terkena PHK.
Ancaman ini mencakup berbagai sektor industri pendukung.

Makna Politik di Balik Rem Darurat DPR

Keputusan Dasco tidak berdiri sendiri.
Langkah ini dibaca sebagai sinyal keras dari pusat kekuasaan.

Manuver tersebut menandai resistensi terhadap pragmatisme impor.
Program populis tidak boleh ditunggangi kepentingan rente.

Ratusan pikap Mahindra kini terdiam di Tanjung Priok.
Kendaraan itu menjadi simbol tarik-menarik kebijakan nasional.

Visi kemandirian ekonomi Asta Cita ditegaskan kembali.
Impor besar tanpa basis industri lokal dianggap menyimpang.

Ujian Nyata Industrialisasi Nasional

Kasus impor pikap India membuka tabir konflik kebijakan.
Efisiensi anggaran berhadapan dengan keberlanjutan industri.

Keputusan DPR menghentikan proyek ini memberi preseden penting.
Setiap kebijakan besar wajib berpijak pada kekuatan domestik.

Debu yang menempel pada pikap di Tanjung Priok menjadi pengingat.
Kemandirian ekonomi tidak dapat dibangun melalui jalan pintas.