Jakarta – Gelombang aspirasi mahasiswa kembali menyentuh gedung parlemen pada Rabu (3/9/2025). Puluhan perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa memenuhi ruang audiensi DPR RI sejak pukul 14.30 WIB. Pertemuan itu menjadi sorotan publik karena mahasiswa menjadikan percepatan pembentukan tim investigasi independen dugaan makar sebagai agenda paling mendesak.

Ketua BEM UI, Agus Setiawan, berdiri di depan mikrofon dengan suara lantang. Ia mengingatkan para pimpinan DPR bahwa tuduhan makar yang pernah dilontarkan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dibiarkan menggantung tanpa penyelidikan serius. “Kalau tidak ada tim investigasi independen, tuduhan makar hanya akan jadi alat untuk membungkam. Kami ingin DPR mempercepat langkah konkret,” katanya.

Bagi mahasiswa, tim investigasi independen adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR maupun aparat penegak hukum. Tanpa mekanisme yang objektif, opini publik bisa terus terbelah. “Ini soal akuntabilitas. Kalau DPR berani, bentuk tim yang tidak diisi oleh orang-orang yang punya kepentingan politik,” tambah Agus.

Tidak hanya BEM UI, organisasi lain juga menyuarakan nada serupa. BEM Trisakti, melalui perwakilannya Jili Collin, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa selama ini dilakukan dengan cara beradab. “Kami tidak anarkis, tidak ada makar. Semua yang menuduh harus dibuktikan lewat investigasi yang fair. Jangan biarkan stigma itu melekat tanpa dasar,” ujarnya.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pun menilai DPR punya tanggung jawab moral. Mereka meminta tim investigasi tidak hanya berisi anggota DPR atau aparat, tetapi melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen. “Kalau DPR serius, libatkan semua pihak. Jangan internal saja, karena publik butuh bukti keterbukaan,” kata salah satu perwakilan GMNI.

Di sela tuntutan soal investigasi makar, mahasiswa juga menyinggung isu lain. Mereka meminta pembebasan tahanan demonstrasi yang ditahan aparat usai aksi-aksi besar Agustus lalu. “Kawan-kawan kami masih ditahan. Itu bentuk kriminalisasi. DPR harus bicara lantang agar polisi membebaskan mereka,” ungkap perwakilan HMI.

Soal tunjangan DPR juga menjadi bahan kritik. Agus menilai penghentian tunjangan perumahan pada 31 Agustus 2025 hanyalah permukaan dari masalah yang lebih besar. “Rakyat kesulitan ekonomi, DPR masih menikmati fasilitas. Kami minta evaluasi menyeluruh, bukan hanya satu tunjangan. Harus transparan,” katanya.

Agenda lain yang tak kalah penting adalah percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurut mahasiswa, DPR sering berdalih jadwal padat, padahal RUU itu menyangkut pemberantasan korupsi dan pengembalian uang negara. “Kalau DPR tidak segera membahas, itu tanda DPR tidak serius lawan korupsi,” ucap perwakilan BEM SI Kerakyatan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin jalannya audiensi, menyampaikan permintaan maaf atas bentrokan aparat dengan mahasiswa pada aksi sebelumnya. Ia menegaskan DPR mendengar seluruh aspirasi. “Kami akan bawa masukan ini ke rapat internal. Soal tunjangan, saya tegaskan, perumahan sudah dihentikan sejak 31 Agustus,” ujarnya.

Audiensi yang berlangsung hingga menjelang pukul 17.30 WIB itu meninggalkan kesan mendalam. Mahasiswa merasa belum ada komitmen kuat, sementara publik menunggu langkah nyata. Bagi mereka, percepatan pembentukan tim investigasi khusus bukan sekadar formalitas, melainkan indikator utama apakah DPR berpihak pada demokrasi atau tidak.