SURABAYA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya memberikan klarifikasi resmi terkait kabar yang menyebutkan bahwa mereka mendukung Sujahri Somar sebagai calon ketua umum dalam Kongres XXII GMNI. Melalui pernyataan tegas, DPC menampik klaim tersebut dan menegaskan bahwa satu-satunya dukungan sah dari Surabaya diarahkan kepada Muhammad Risyad Fahlefi, kader asli yang telah melalui proses kaderisasi di kota itu.
Sekretaris DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif, menyampaikan bahwa dukungan terhadap Risyad merupakan hasil keputusan formal dalam Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) yang digelar pada 22 Juni 2025, dengan melibatkan 21 komisariat se-Surabaya.
“Keputusan ini bukan keputusan personal, melainkan mandat kolektif dari forum resmi organisasi. Kami hanya mendukung kader asli Surabaya yang telah terbukti integritas dan loyalitasnya terhadap marhaenisme,” ujar Fito.
Penolakan Terhadap Calon Bermasalah: “Pemimpin Harus Selesai dengan Dirinya Sendiri”
Dalam penjelasannya, Alfito menyinggung kriteria yang harus dimiliki oleh seorang calon ketua umum GMNI. Ia menyatakan bahwa organisasi tidak seharusnya dipimpin oleh sosok yang memiliki catatan akademik yang buruk.
“Ada calon yang bahkan tidak menyelesaikan pendidikan tingginya. Bagaimana ia bisa memimpin organisasi ideologis seperti GMNI, jika belum selesai dengan dirinya sendiri?” ucapnya, tanpa menyebut nama, namun secara implisit mengacu pada Sujahri Somar.
Dugaan Pencurian Surat Rekomendasi: Ketua DPC Diduga Langgar Etik
Lebih lanjut, Fito mengungkap bahwa telah terjadi tindakan tidak etis yang dilakukan oleh Ketua DPC GMNI Surabaya, Dhipa Satwika. Menurutnya, surat rekomendasi yang sebelumnya telah ditandatangani untuk mendukung Risyad, diduga diambil secara diam-diam dan digunakan untuk mendukung calon lain tanpa proses organisasi yang sah.
“Surat itu ditandatangani sendiri oleh Ketua DPC. Namun, ia dan salah satu pengurus lainnya, Michael Widiyanto, membawa lari dokumen tersebut dan menghilang beberapa hari. Setelah itu muncul surat baru yang menyatakan dukungan pada calon lain, tanpa melibatkan forum atau Sekretaris DPC,” jelas Fito.
Ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan etika organisasi, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap keputusan kolektif yang telah disepakati bersama.
Respons Organisasi: Evaluasi Kepemimpinan dan Proses Penyelamatan DPC
Sebagai bentuk respons terhadap situasi yang dinilai mencederai integritas organisasi, DPC GMNI Surabaya memastikan akan segera mengambil langkah tegas terhadap Ketua DPC yang dinilai menyimpang dari garis kebijakan organisasi.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tapi juga penghinaan terhadap proses kaderisasi dan nilai-nilai perjuangan GMNI. Evaluasi menyeluruh terhadap posisi Ketua DPC akan segera dilakukan,” tegas Fito.
Polemik Jelang Kongres: Isu Internal Kian Tajam
Kejadian di DPC Surabaya menambah deretan panjang dinamika internal yang mewarnai menjelang pelaksanaan Kongres XXII GMNI. Dari dugaan forum ilegal hingga isu intervensi eksternal, kini publik juga disuguhi persoalan etik dan legalitas surat dukungan di internal cabang.
Kongres yang sejatinya menjadi momentum penyatuan visi ideologis justru semakin diwarnai fragmentasi yang mengkhawatirkan. Para kader dan alumni menanti bagaimana DPP GMNI akan menyikapi persoalan ini apakah akan dijadikan momentum untuk bersih-bersih organisasi, atau malah memperdalam konflik faksional.
“Bagi kami, GMNI bukanlah ruang transaksi politik, tapi tempat perjuangan ideologis. Maka sikap kami terhadap calon pemimpin harus berdasar nilai, bukan kepentingan sesaat,” pungkas Fito.
