PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama BNN Kabupaten Poso melakukan pemeriksaan urine sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Program tersebut digelar pada Juli 2026 dengan jumlah peserta mencapai 1.108 orang.
Peserta pemeriksaan berasal dari berbagai kelompok. Mereka mencakup PNS eselon II, III dan IV, PPPK, anggota DPRD serta pelajar tingkat SLTA di Kabupaten Parimo.
Dari seluruh sampel yang diperiksa, terdapat 31 orang yang dinyatakan positif atau terindikasi zat tertentu. Rinciannya terdiri atas 27 ASN, satu anggota DPRD dan tiga pelajar SLTA.
Berdasarkan jenis zat yang ditemukan, 12 orang terdeteksi methamphetamine, sedangkan tujuh orang terdeteksi methamphetamine dan amphetamine. Tiga pelajar juga tercatat positif terhadap kedua zat tersebut.
Namun, hasil pemeriksaan tidak serta-merta berarti seluruh peserta tersebut menggunakan narkotika secara ilegal. BNN Poso juga menemukan sembilan orang yang positif benzo atau obat penenang. Salah satunya merupakan anggota DPRD yang disebut mengonsumsi obat keras berdasarkan resep dokter untuk kebutuhan medis.
Tahapan berikutnya dilakukan melalui asesmen medis. Pada 11 Agustus 2026, peserta yang dinyatakan positif menjalani asesmen di Klinik Pratama Naka Madonde BNN Kabupaten Poso.
Dari asesmen tersebut, sebanyak 20 orang direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan, terdiri atas 17 ASN dan tiga pelajar. Sementara 11 orang lainnya diarahkan melanjutkan pengobatan secara mandiri kepada dokter.
Program tersebut dibiayai melalui anggaran sekitar Rp400 juta yang disiapkan Pemkab Parimo. Anggaran itu disebut mencakup rangkaian kegiatan mulai pemeriksaan hingga penanganan lanjutan bagi peserta yang membutuhkan rehabilitasi.
Di sisi lain, proses lanjutan juga menghadapi persoalan. Dari 20 orang yang direkomendasikan mengikuti rehabilitasi, hanya 11 yang hadir dalam proses lanjutan, sedangkan sembilan ASN disebut tidak hadir.
Kondisi tersebut membuat program tes urine Parimo tidak berhenti pada persoalan pemeriksaan. Efektivitas program juga akan sangat bergantung pada tindak lanjut, kepatuhan peserta terhadap rekomendasi medis, serta transparansi penggunaan anggaran.
