JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, telah menyatakan dukungannya terhadap usulan pencanangan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, yang menjabat sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Viktor menilai bahwa setiap individu yang pernah menjadi bagian dari sejarah bangsa memiliki sumbangsih yang penting dan layak untuk dihargai. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa masyarakat perlu merespons rencana ini dengan kebijaksanaan dan menghindari penilaian yang sempit.
“Sebuah bangsa yang besar merupakan bangsa yang bijak dalam menghargai pengabdian dan kontribusi para pemimpin bagi negara dan rakyat. Setiap era dihadapkan pada tantangan dan keputusan penting untuk kelangsungan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, kita harus menilai peran Presiden Soeharto secara objektif dalam aspek pembangunan ekonomi dasar dan upaya pemeliharaan stabilitas nasional,” jelas Viktor pada hari Senin (27/10/2025).
Viktor menambahkan bahwa selama masa kepemimpinan Soeharto, Indonesia mencapai berbagai kemajuan yang signifikan dalam bidang ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan. Kepemimpinan nasional senantiasa diarahkan untuk memberikan manfaat serta pengabdian yang nyata bagi bangsa.
“Tidak ada pemimpin yang tanpa cacat. Setiap periode memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan di zaman sekarang,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Fraksi NasDem DPR RI mendukung inisiatif pemerintah serta Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dengan berbagai pertimbangan yang matang. “Pemberian gelar pahlawan harus dilakukan melalui analisis yang mendalam, bukan hanya dari sudut politik, tetapi juga dari perspektif moral, historis, dan kontribusi konkret bagi bangsa,” ujarnya. Ia berharap bahwa proses ini dapat menjadi peluang bagi rakyat Indonesia untuk memperkuat rekonsiliasi sejarah serta membangun semangat kebangsaan yang inklusif. “Kita perlu memahami masa lalu sebagai cermin untuk melangkah dengan lebih bijaksana dalam membangun masa depan,” tutupnya.
